Jakarta, 11 September 2025 – Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) menggelar 2nd Dairy Policy Advisory Committee (DPAC) Meeting sebagai forum strategis membahas arah kebijakan persusuan nasional. Forum ini merupakan bagian dari kegiatan analisis kebijakan “Evaluating service provision approaches and value-chain interventions to support milk cooperatives to grow the smallholder dairy sector of Indonesia (IndoDairy-2) yang dilakukan PSEKP. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala PSEKP, Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si., menyoroti pentingnya sektor persusuan dalam ketahanan pangan dan ekonomi rakyat. Diskusi melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi UKM, Bappenas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan, antara lain sistem grading susu, insentif bagi peternak, hingga digitalisasi koperasi.
Kegiatan DPAC Meeting mengambil tema “Penguatan Kebijakan Persusuan Nasional: Harga Susu Berkeadilan, Ketahanan Pakan, dan Peran Koperasi”. Forum ini mengangkat tiga isu utama, yaitu (1) penerapan harga susu berbasis kualitas, (2) penguatan peran koperasi dalam rantai pasok dan layanan teknis, dan (3) tantangan ketersediaan dan aksesibilitas pakan. Ketua Tim IndoDairy-2, Dr. Wahida, menegaskan bahwa kebutuhan susu nasional mencapai 4,55 juta ton per tahun, namun produksi domestik baru memenuhi sekitar 14,7%. Artinya, strategi penguatan hulu-hilir menjadi sangat krusial.
Melalui forum ini, tim analisis kebijakan berharap dapat merumuskan policy brief untuk memberikan masukan konkret kepada pemerintah untuk menciptakan kebijakan persusuan yang lebih adil, berdaya saing, dan berkelanjutan demi mengurangi ketergantungan impor susu pada masa depan.
#DPACMeeting
#PSEKP
#PersusuanNasional
#KoperasiPeternakSapiPerah