Bogor, Indonesia – 19 Oktober 2023 – Kementerian Pertanian, melalui Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), bekerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), telah menyelenggarakan The Second International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development (2nd ICANaRD) dengan tema “Enabling Policies Towards Resilient Agriculture and Sustainable Rural Development: The Importance of Rice in Food Systems“. Acara konferensi berlangsung selama dua hari (17-18 Oktober 2023) ini berlangsung di IPB International Convention Center, Bogor, Indonesia. Pada hari pertama, konferensi dilaksanakan secara luring dan pada hari kedua diselenggarakan secara virtual.
Tema konferensi memiliki makna yang sangat penting mengingat beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan Asia. Penyediaan beras sebagai makanan pokok menghadapi hambatan yang semakin sulit, terutama berkaitan dengan perubahan iklim global dan konflik geopolitik yang terjadi di berbagai wilayah.
Konferensi dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Dedi Nursyamsi beliau menyampaikan “Isu sustainable food security sangat penting, Sektor Pertanian harus beradaptasi untuk meningkatkan performanya dengan adanya perubahan iklim dan permasalahan geopolitikal. Untuk mengatasi dampak El Nino, perlu dilakukan upaya yang lebih untuk meningkatkan produksi beras. Upaya tersebut mencakup sumber daya lahan dan air”. Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi juga mengatakan pada Keynote speech-nya “Dukungan pemerintah diperlukan untuk menghasilkan sinergi dan menyelaraskan efisiensi produksi pangan serta tindakan yang tangguh melalui koordinasi yang efektif dan dukungan institusi kepada produsen pangan dan perusahaan. Upaya-upaya ini harus disempurnakan dengan perbaikan infrastruktur publik, akses yang lebih baik ke kredit dan informasi pasar, serta kebijakan yang mendukung dalam sistem produksi dan rantai pasokan pangan untuk mempercepat pemulihan.”.
Pada hari pertama konferensi, 17 Oktober 2023, materi terkait kebijakan dan pencapaian produksi beras dipresentasikan oleh Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di tujuh negara produsen beras utama yaitu Thailand, Vietnam, Tiongkok, Filipina, Bangladesh, Jepang, dan Mesir. Selain itu, terdapat Special Lecture dari organisasi internasional yaitu dari International Food Policy Reseacrh Institute (IFPRI) dan Food and Agriculture Organization (FAO). Selain itu, beberapa lembaga internasional (World Bank dan ERIA) dan organisasi profesi (PERHEPI) juga berpartisipasi sebagai Discussants. Peserta konferensi berasal dari berbagai pemangku kepentingan baik lingkup nasional maupun internasional, BUMN, Akademisi, Organisasi Internasional, Organisasi Profesi, Pelaku Usaha, Swasta, dan lembaga terkait lainnya.
Beras merupakan komoditas mendasar bagi masyarakat Indonesia dan banyak negara Asia. Dalam konteks Indonesia, beras tetap menjadi komoditas strategis dalam sistem pangan nasional karena berdampak pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik. Partisipasi konsumsi beras mencapai angka 98% dari total populasi 276 juta jiwa, dengan konsumsi beras per kapita yang tetap relatif tinggi sekitar 111,6 kg per tahun. Selain itu, pertanian padi telah menjadi sumber pendapatan utama bagi petani skala kecil dan telah menciptakan banyak peluang kerja di daerah pedesaan. Oleh karena itu, menjaga stabilitas ketersediaan beras dan harga merupakan prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.
Untuk mengatasi dampak El Nino yang terjadi saat ini, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lainnya untuk menggandakan produksi beras dalam negeri guna memenuhi kebutuhan nasional. Upaya ini memerlukan fokus pada dua hal. Pertama, persiapan untuk musim tanam padi mendatang (November-Desember 2023) melalui koordinasi dan sinergi antara Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga lainnya, sektor swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Upaya ini akan menjamin ketersediaan lahan dan air untuk budidaya padi, ketersediaan varietas benih unggul dan pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Kedua, petugas lapangan, terutama penyuluh pertanian, harus aktif dan intensif membantu petani, khususnya dalam mengadopsi teknologi inovatif sepanjang musim tanam, mulai dari penanaman hingga panen. Melalui upaya bersama ini, diyakini bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri, menjaga cadangan beras yang memadai, dan menjamin stabilitas harga pangan sepanjang tahun di seluruh wilayah Indonesia.
Hari kedua konferensi, presentasi 50 makalah pendukung diselenggarakan secara virtual. Penulis makalah berasal dari berbagai kementerian/lembaga dan perguruan tinggi. Topik makalah pendukung, mencakup berbagai aspek sosial ekonomi dan kebijakan terkait produksi, pascapanen dan pengolahan, pemasaran, rantai nilai, agribisnis, perdagangan internasional, infrastruktur pertanian, mekanisasi, pengarusutamaan gender, pemberdayaan petani milenial, usaha skala kecil, lembaga pertanian, pembiayaan pertanian, perubahan iklim, pertanian digital, dan isu lain yang terkait.
Melalui konferensi internasional ini, diharapkan akan terjadi pertukaran informasi dan pengalaman tentang kondisi sosial ekonomi dan kebijakan terkait produksi beras di negara produsen beras. Selain itu, seluruh materi yang dibahas dalam konferensi dapat menjadi bahan pembelajaran dalam tata kelola dan kebijakan perberasan di Indonesia dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan sektor pertanian dan pedesaan di Indonesia.
