Bandung, 18 November 2025 —Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian menyelenggarakan Advokasi dan Diskusi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025, bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Jawa Barat, Bandung. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan hasil kajian kebijakan terkini mengenai pembangunan sektor pertanian serta arah kebijakan nasional pada tahun mendatang.
Peserta kegiatan terdiri dari para pemangku kepentingan terkait sektor pertanian di wilayah Provinsi Jawa Barat. Selain Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, juga hadir dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Jawa Barat, UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Provinsi Jawa Barat, serta UPTD Balai Benih Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Kepala PSEKP, Dr. Sudi Mardianto, menegaskan bahwa kegiatan advokasi ini merupakan upaya memperkuat sinergi antara hasil analisis kebijakan dan implementasi program pembangunan pertanian nasional. Melalui diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, hasil analisis sosial ekonomi dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan petani di daerah.
Forum ini membahas sejumlah isu penting, meliputi:
- Penguatan tata kelola perbenihan padi inbrida dan hortikultura guna memastikan ketersediaan benih unggul yang merata dan bermutu.
- Tata kelola dan peningkatan pengawasan penggunaan pestisida di tingkat petani dalam rangka mewujudkan keamanan pangan dan lingkungan.
- Perancangan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan pertanian pasca terbitnya Inpres No.3 Tahun 2025 yang menginstruksikan pendayagunaan penyuluh pertanian untuk mempercepat swasembada pangan di Indonesia melalui transformasi sistem pertanian yang lebih modern dan efektif.
Melalui kegiatan advokasi ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Hasil analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh PSEKP diharapkan dapat dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang lebih inklusif, efisien, dan berdaya saing global menuju terwujudnya kedaulatan pangan nasional berkelanjutan.