Surabaya, 25 September 2025 – Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) melaksanakan kegiatan advokasi rekomendasi kebijakan pertanian. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) dan dipusatkan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Acara dibuka dengan arahan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Ali Jamil, Ph.D., yang hadir secara daring. Dalam sambutannya, Plt. Sekjen Kementan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung upaya percepatan swasembada pangan melalui berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.
Peserta yang hadir secara luring terdiri atas perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Balai Penerapan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Timur, serta Dinas Pertanian Kabupaten Malang, Lamongan, Mojokerto, dan Nganjuk. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung sinergi pelaksanaan kebijakan pertanian yang adaptif dan berkelanjutan.
Tiga materi utama yang disampaikan dalam kegiatan advokasi ini merupakan hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan PSEKP, yaitu: (1) Prediksi Pengaruh Program Peningkatan Areal Tanam Padi dan Jagung terhadap Produksi Tahun 2025, (2) Tata Kelola Perbenihan Padi Inbrida, dan (3) Tata Kelola Penyuluhan Pertanian Pasca Inpres No. 3 Tahun 2025. Ketiga materi tersebut disampaikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai arah kebijakan pertanian kedepan, khususnya dalam menjaga stabilitas produksi pangan. Diskusi yang berlangsung interaktif antara narasumber dan peserta menghasilkan sejumlah masukan penting, antara lain perlunya peningkatan kapasitas penyuluh di tingkat daerah, penguatan kolaborasi pusat-daerah dalam perencanaan program, serta harmonisasi kebijakan pemerintah pusat-daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
Melalui kegiatan advokasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif. Forum ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi antarstakeholder dalam mendukung peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional.
#PSEKP #Kementan #PertanianIndonesia #KetahananPangan #SwasembadaPangan #PertanianBerkelanjutan #KolaborasiPusatDaerah