Banten, 26 Agustus 2025 – Tim advokasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) yang dipimpin langsung Kepala Pusat, Dr. Sudi Mardianto telah melakukan kunjungan kerja ke Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Banten. Kunjungan kerja ini membahas sejumlah isu strategis sektor pertanian, yaitu perbenihan padi, tata Kelola penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan prediksi Luas Tambah Tanam (LTT) padi. Peserta yang hadir dalam forum ini antara lain Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
Saat ini kebutuhan benih di Banten diperkirakan mencapai 200 ribu hektar sawah, namun penyediaan benih bersertifikat baru mampu menutup sekitar 10 persen saja. Kondisi ini diperparah dengan minimnya minat penangkar, lantaran gencarnya program bantuan pemerintah dan harga gabah konsumsi lebih menguntungkan dibandingkan memproduksi benih. Akibatnya, produktivitas padi di Banten masih tertinggal dibandingkan Jawa Barat maupun Jawa Timur.
Masalah lain yang ikut disoroti adalah dampak dari terbitnya Inpres No. 3/2025 tentang penarikan penyuluh pertanian ke pusat (Kementerian Pertanian). Peralihan pejabat fungsional penyuluh ke Kementerian Pertanian menimbulkan kekurangan SDM di daerah. Beberapa daerah bahkan mempertimbangkan untuk menghapus bidang penyuluhan dari struktur organisasi, meski peran penyuluh dinilai vital dalam mendampingi kelompok tani. Diskusi juga menyoroti perlunya sinergi antara penyuluh ASN, swasta, dan swadaya agar program swasembada pangan tetap berjalan.
Topik lain yang dibahas dalam diskusi ini yaitu terkait prediksi luas tanam padi 2025. Hasil analisis PSEKP dinilai lebih akurat dibandingkan data KSA dari BPS, karena analisis mempertimbangkan faktor curah hujan. Namun, perbedaan data antar lembaga menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan bias dalam perencanaan produksi pangan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya validasi data luas baku sawah agar target produksi sesuai dengan kondisi lapangan.
Hasil advokasi ini menegaskan bahwa keberlanjutan ketahanan pangan di Provinsi Banten bergantung pada ketersediaan benih unggul, penguatan peran penyuluh, serta konsistensi data produksi pertanian. Hanya dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, target swasembada pangan bisa benar-benar tercapai. RCA