Perkuat Basis Analisis Menuju Penyusunan Proposal Kebijakan Pertanian
Bogor, 5 Agustus 2025 — Dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan pertanian yang lebih tajam, strategis, dan berbasis bukti, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penajaman Rancangan Kebijakan Semester II Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4–5 Agustus 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung A, PSEKP, Bogor.
FGD ini merupakan bagian awal dari proses penyusunan rencana kerja kegiatan kebijakan strategis, dengan tujuan memperkuat basis analisis dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan pertanian nasional. Kegiatan melibatkan tim analis kebijakan dari enam isu strategis yang menjadi fokus kajian PSEKP pada Semester II Tahun 2025.
Setiap tim memaparkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang mencakup latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat, kerangka pemikiran, metodologi, hingga arah rekomendasi kebijakan. Paparan ini kemudian mendapatkan masukan dari para pembahas dan tim pemantauan serta evaluasi (monev) untuk memastikan metodologi yang digunakan selaras dengan prinsip kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Enam kajian strategis yang dibahas yaitu terkait : (1) strategi penumbuhkembangan usaha ekonomi kelompok tani; (2) menimbang transformasi BULOG; (3) revitalisasi sistem inovasi; (4) optimalisasi tata kelola penggilingan padi; (5) dampak perubahan kebijakan tarif bea masuk Amerika Serikat; dan (6) tata kelola penyuluhan pertanian pasca pelaksanaan INPRES NO. 3 Tahun 2025.
Diskusi diperkuat dengan pembahasan oleh Dr. Sudi Mardianto, Prof. Dr. Achmad Suryana, Dr. Abdul Basit, MM. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Dr. Sumedi, dan Dr. Erma Suryani. Kegiatan FGD dikemas dalam format panel diskusi, dimulai dengan pemaparan dari tim analis, dilanjutkan dengan tanggapan pembahas, serta sesi diskusi terbuka yang melibatkan seluruh peserta. Interaksi ini memungkinkan eksplorasi ide dan penyempurnaan substansi dari setiap rancangan kebijakan.
Melalui forum ini, PSEKP menegaskan komitmennya dalam mendorong penyusunan kebijakan pertanian yang lebih terarah, berbasis data dan realitas lapangan, serta sejalan dengan dinamika pembangunan nasional. Harapannya, hasil dari kegiatan ini akan menjadi landasan kuat dalam penyusunan proposal kebijakan yang berdampak nyata bagi sektor pertanian Indonesia.