Bogor – Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian terus memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian nasional melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Rekomendasi Kebijakan Semester I Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, pada 29–30 Juni 2026 di Bogor, menjadi tahapan penting dalam menyempurnakan hasil analisis sebelum disampaikan kepada para pengambil kebijakan.
FGD ini merupakan bagian dari upaya PSEKP untuk memastikan setiap rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan analisis yang komprehensif, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan pembangunan pertanian yang semakin dinamis.
Kepala PSEKP, Dr. Sudi Mardianto, hadir sebagai salah satu pembahas utama yang memberikan arahan dan masukan strategis guna mempertajam substansi rekomendasi, dilengkapi pembahasan oleh Ahli Perencana Utama dan Analis Kebijakan Ahli Utama. Proses penajaman tersebut diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih implementatif, adaptif, dan mampu memberikan solusi nyata bagi pembangunan sektor pertanian.
Dalam forum tersebut, Tim Analis Kebijakan PSEKP membahas sembilan isu strategis yang menjadi perhatian utama pembangunan pertanian nasional. Isu-isu tersebut meliputi efektivitas program peningkatan produksi padi, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, serta lesson learned perumusan kebijakan dan regulasi pertanian.
Selain itu, pembahasan juga mencakup aspek kesejahteraan petani melalui analisis perkembangan Indeks Kesejahteraan Petani periode 2007–2023, strategi pengembangan pertanian berkelanjutan melalui skema Green Financing, kesiapan produksi susu dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN), potensi dampak kebijakan non tariff barriers terhadap sektor pertanian, capaian Sustainable Development Goals (SDGs) sektor pertanian, hingga dinamika transformasi struktural dari sektor pertanian menuju sektor industri.
Melalui forum ini, PSEKP berkomitmen menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, serta mampu mendukung terwujudnya pembangunan pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.