Bogor (6 September 2024) – Bertempat di Ruang Rapat Friendly Harris Hotel Sentul, Bogor, Kementerian Pertanian melalui Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Cash Management System (CMS) dan Digital Payment (Digipay) yang berlangsung selama dua hari, Kamis dan Jumat, 5-6 September 2024. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan staf dari berbagai unit terkait, dengan menghadirkan beberapa narasumber dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Biro KBMN), Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI), dan KPPN Kota Bogor.
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme baru dalam pengelolaan keuangan negara melalui CMS dan Digipay. Kedua sistem ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta meminimalisir potensi penyimpangan.
Hari Pertama: Evaluasi Implementasi Digipay dan CMS
Hari pertama sosialisasi dimulai dengan paparan dari Bapak Salam, Ketua Kelompok Pelaksanaan Anggaran Biro KBMN Kementerian Pertanian. Beliau memaparkan evaluasi implementasi Digipay dan sistem Cash Management System (CMS) yang sudah diterapkan. Salah satu poin penting yang dibahas adalah pentingnya pengawasan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yang diingatkan hanya bisa digunakan untuk keperluan tertentu seperti pembelian tiket dan penginapan, serta perlu dibatasi untuk menghindari penyalahgunaan.
Pemapar selanjutnya, Bapak Priono, Pembina Teknis Pembendaharaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, memberikan paparan mengenai implementasi Digipay. Materi yang dibawakan mengangkat sejumlah hal penting terkait modernisasi sistem keuangan di lingkungan pemerintahan.
Priono menjelaskan bahwa Digipay merupakan platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi keuangan non-tunai di berbagai satuan kerja (satker) pemerintah. Sistem ini mengintegrasikan pengadaan barang/jasa, pembayaran, perpajakan, dan pelaporan keuangan dalam satu ekosistem digital. Menurut beliau, Digipay menjadi solusi dalam menyederhanakan proses transaksi keuangan pemerintah, yang tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.
Dalam penjelasannya, beliau menggarisbawahi dasar hukum penggunaan Digipay, yang merujuk pada PMK No. 59/2022 tentang pembatasan limit transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan perpajakan. Sistem ini, juga didukung oleh konsep interoperabilitas platform, yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi melalui sistem yang terhubung dengan SAKTI dan LKPP.
Keunggulan lain dari Digipay, sebagaimana dijelaskan Bapak Efri, adalah kemampuannya dalam melakukan perhitungan pajak transaksi secara otomatis serta pembagian kewenangan yang jelas melalui konsep “maker”, “checker”, dan “signer”. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan keamanan transaksi keuangan pemerintah.
CMS dan Aplikasi Qlola
Penggunaan CMS, termasuk informasi bahwa akan ada migrasi dari CMS ke aplikasi Qlola yang direncanakan dalam waktu dekat. Data CMS menunjukkan bahwa sudah ada 187 satker yang menggunakan CMS, dengan target penggunaan KKP di enam instansi pusat.
Pada hari kedua, Bapak Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si, Kepala Pusat PSEKP, memberikan arahan terkait pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan. Beliau menekankan bahwa perubahan yang dilakukan melalui sistem digital harus dibarengi dengan tertib administrasi agar semua penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Selanjutnya, Bapak Farhan dari Bank BRI Cabang Bogor memberikan sosialisasi tentang CMS BRI, sebuah solusi layanan perbankan berbasis internet yang mempermudah satker dalam melakukan transaksi keuangan secara langsung. Farhan juga menekankan bahwa CMS BRI tidak memerlukan instalasi khusus dan memiliki tingkat keamanan berlapis.
Kegiatan ini diakhiri dengan simulasi penggunaan CMS dan diskusi tentang panduan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh beberapa narasumber lainnya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, pengelolaan keuangan di lingkup Kementerian Pertanian dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Acara sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk beradaptasi dengan sistem keuangan digital yang terus berkembang, demi terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang lebih baik. (RCA)